Dalam Undang undang tentang perkoperasian no 7 tahun 2012 bahwasannya yang disebut Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. 

Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. 

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. 

Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah 

Tujuan utama dari koperasi simpan pinjam yaitu untuk mensejahterakan para anggotanya. Secara garis besar, cara kerja dari koperasi ini yaitu meminjamkan sejumlah dana kepada para anggotanya dengan imbal hasil yang tergolong ringan.

Selanjutnya dala Undang Undang tersebut termaktub dalam BAB  X mengenai Koperasi Simpan Pinjam, dinataranya 

Pasal 88 

(1) Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri. 

(2) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 89 

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan: 

a. menghimpun dana dari Anggota; 

b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan 

c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya. 

Pasal 90 

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam. 

(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas: 

a. Kantor Cabang; 

b. Kantor Cabang Pembantu; dan 

c. Kantor Kas. 

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Pasal 91 

(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. 

(2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan: 

a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya; 

b. manajemen risiko; 

c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam; 

d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam; 

e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya; 

f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau 

g. pemberian bimbingan dan konsultasi. 

(3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan. 

Pasal 92 

(1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi. 

(2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri. 

(3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya. 

 

Pasal 93 

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. 

(2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. 

(3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. 

(4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. 

(5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. 

(6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota. 

 

Pasal 94 

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota. 

(2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam. 

(4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 95 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa jalan dan lancarnya simpanan dan pinjaman dari anggota agar leih transfarant dan efekttifitasnnya maka diperluka sebuah aplikasi tetang aplikasi simpan pinajam, baik yang gratis maupun yang berbayar.

Untuk aplikasi seperti ini, smartcoop sebagai salah satu penyedia  aplikasi tersebut, bisa digunakan kapan dan dimana saja.